JAKARTA--bkkbn online: Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief mengatakan program pengendalian penduduk di Indonesia tidak berjalan secara optimal. Jumlah petugas lapangan Keluarga Berencana (KB) saat ini hanya sekitar 24 ribu orang.
"Idealnya, jumlah petugas KB adalah 41 ribu orang. Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah desa di Indonesia yang jumlahnya mencapai sekitar 82 ribu," ujar Sugiri, di Jakarta, Minggu (18/7).
Selain itu, selama ini daerah kepulauan dan tertinggal, terpencil, perbatasan (galcitas) seringkali tertinggal dalam penggarapan program KB. Penyebabnya, letak geografis yang sulit, akses petugas pelayanan KB maupun peserta dan calon peserta KB ke pusat-pusat pelayanan kesehatan menjadi terbatas.
Padahal, mereka yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani (unmetneed) cukup tinggi di daerah tersebut. Secara nasional, saat ini unmetneed mencapai 9,1%.
"Tahun ini kami memiliki anggaran Rp2,4 Triliun. Dana itu kami optimalkan untuk tiga fokus sasaran. Ketiga fokus sasaran tersebut adalah keluarga miskin, keluarga di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan, serta generasi muda," sambung Sugiri.
Karena itu, BKKBN menegaskan akan semakin fokus untuk menggarap daerah-daerah hardcore, seperti daerah kepulauan dan daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan (galcitas). Melalui program terobosan tersebut, harapannya tahun ini sebanyak 7,2 juta peserta KB baru dapat dipenuhi sesuai PPM (perkiraan permintaan masyarakat) yang ditetapkan BKKBN.
BKKBN telah menyiapkan desain-desain khusus dan bekerja sama dengan beberapa mitra yang juga mempunyai fasilitas untuk keperluan tersebut.
"Dalam hal ini, kami membutuhkan peranan semua pihak," tutup Sugiri.(yud/micom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar