Kesepakatan Tingkat Layanan Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi

Kesepakatan Tingkat Layanan Direktorat Teknologi  Informasi dan Dokumentas
Bkkbn_online, Jakarta. Belum Lama ini Direktur Dittifdok telah mendeklerasikan Kesepakatan Tingkat Layanan (SLA) Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi (Dittifdok) dalam rangka meningkatkan pelayanan Teknologi Informasi di lingkungan BKKBN dan sekaligus menjadi key Performance Indicator (KPI) Dittifdok tahun 2012.

Perlu diketahui pada awal tahun 2011, Dittifdok telah mempelopori penandatanganan kesepakatan kontrak kinerja dengan para pejabat struktural di lingkungan Dittifdok sebagai bagian pemanfaatnTools manajemen Blance Score Card (BSC).
BKKBN PUSAT, 21 Desember 2011

SELAMAT HARI NATAL & TAHUN BARU

AKI dan AKB masih tinggi

22 Desember 2011

Page Image

Page Content

​

Bkkbn_Online JAKARTA: Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Indonesia masih tinggi dan jauh dari target dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional maupun tujuan pembangunan milenium, kata Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih.

"Penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia menjadi sasaran pelayanan kesehatan yang tidak bisa ditunda lagi," kata Menkes usai memberikan penghargaan kepada pemenang Lomba Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi dalam rangka peringatan Hari Ibu di Jakarta, Rabu (21/12).

Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2007 menunjukkan bahwa AKI masih sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi (AKB) sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan target RPJMN Kementerian Kesehatan 2014 adalah AKI 118 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB 24 per 1.000 kelahiran hidup.

Menkes menyebutkan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi diperlukan pelayanan yang berkesinambungan dari tingkat masyarakat hingga tingkat rumah sakit.

"Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan untuk menurunkan AKI dan AKB di antaranya melalui program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB) ini," kata Menkes.

Untuk memantapkan pelaksanaan program RSSIB ini, Menkes juga menyebutkan perlu kerja sama seluruh pemangku kepentingan di mana pembinaan dan evaluasi perlu dilakukan terus menerus dan berkesinambungan untuk menjamin program akan dapat terus berlanjut.

"Program RSSIB ini bukan hanya milik Kementerian Kesehatan. Untuk menjamin pelaksanaan program secara berkesinambungan, membutuhkan keikutsertaan masyarakat dan berbagai lintas program," ujarnya (H)