Rabu, 21 Desember 2011

BKKBN Prioritaskan Penggarapan Pelayanan KB Wilayah Galcitas

Maluku Utara - BKKBN : Kedengarannya sepele, namun kerap menjadi ancaman  serius di banyak daerah, bahkan juga di banyak negara. Itulah problem kependudukan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dan tak mudah dalam menemukan pemecahannya. Kita, selama ini masih menghadapi tantangan karena belum bisa keluar dari dilema kependudukan. Penduduk itu  sendiri, tidak bisa hanya dilihat dari kategori demografi  saja tetapi juga harus diperhatikan  dari kategori kualitatif yang mempunyai daya saing, agar penduduk bisa menjadi bangsa Indonesia secara utuh  apalagi, di wilayah Galcitas (tertinggal, terpencil, dan perbatasan hingga daerah kepulauan).Berdasarkan data menunjukkan bahwa rata-rata perempuan usia subur wilayah tersebut mempunyai anak lebih banyak, dibandingkan dengan perempuan  usia subur di daerah yang lebih maju.

Tingkat unmet need (mereka yang ingin menjalankan program KB tetapi tidak terlayani),tergolong cukup tinggi. Secara keseluruhan, angka unmet need Indonesia adalah 9,1 persen dari jumlah pasangan subur yang terpantau saat ini sekitar 50 juta jiwa lebih. Angka ini meningkat sejak tahun 2007, contohnya tahun 2003 hanya 8,1%.  Hal itu terjadi akibat akses informasi dan pelayanan KB yang sangat terbatas. Kita ketahui bahwa akses pelayanan ke daerah terpencil sulit dijangkau, meski demikian, BKKBN terus memberikan perhatian khusus terhadap wilayah ini walaupun harus menelan dana yang tidak sedikit.  Oleh karena itu, kebijakan BKKBN sejak tahun belakangan ini, meningkatkan akses layanan KB, melalui pengembangan jaringan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi remaja dan pelayanan KB berkualitas. Upaya penggarapannya pun diarahkan pada proses penurunan angka unmet need KB dengan memberikan perhatian khusus pada daerah miskin dan Galcitas, termasuk wilayah pulau-pulau kecil terluar (Outer Island).

Untuk mewujudkannya, BKKBN bekerja sama dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), TNI-Polri, PT Pelni, dan sejumlah institusi lainnya yang dilakukan secara terpadu. Prioritas penggarapan Program KB di wilayah Galcitas, dengan cara meningkatkan akses layanan KB jangka panjang, dalam upaya menekan angka kelahiran penduduk. Metode yang diterapkan adalah  kontrasepsi jangka panjang (MKJP). IUD, implant, MOP, dan MOW, termasuk KB pria (MOP). Semua ini dilakukan BKKBN,  agar masyarakat di daerah itu bisa mendapat akses yang mudah dalam pelayanan KB. Selain itu, revitalisasi Program KB, dilakukan dengan meningkatkan akses layanan KB melalui pengembangan jaringan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi remaja dan pelayanan KB berkualitas. Inilah, salah satu upaya menyukseskan program BKKBN dalam mendorong KB dan  kependudukan di daerah Galcitas.

Masyarakat di perbatasan tidak hanya akses pelayanan KB saja yang selama ini masih kurang,  melainkan akses terhadap sarana prasarana, pendidikan, pelayanan dan fasilitas umum pun sangat terbatas. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, maka angka unmet need turun, juga berkat kerjasama dengan pemerintah daerah di tiap-tiap provinsi. Kita berharap pemerintah daerah bisa menjadikan Program KB sebagai prioritas, dan mendukung pusat-pusat pelayan khusus yang digarap pula dengan khusus oleh BKKBN. Adapun penggarapan KB sasaran khusus ini diantaranya,  diarahkan ke Provinsi Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Aceh.

Sumber ; BKKBN Prov Malut Rabu, 21 Desember 2011 @ 08:44:12

Siapa Bilang Vasektomi Bikin Impoten

JAKARTA:  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kembali menegaskan bahwa pemasangan Medis Operasi Pria (MOP) atau vasektomi sangat aman dan tidak mengakibatkan impoten.
 
"MOP atau vasektomi itu sangat aman dan tidak akan menyebabkan impoten bagi para pria yang menjadi pesertanya,” katanya di Jakarta, pekan lalu.
 
Pernyataan tersebut disampaikannya untuk menepis adanya anggapan di masyarakat bahwa vasektomi atau MOP bisa mengakibatkan impotensi. Untuk itu, Sugiri meminta para pria peserta MOP atau vasektomi untuk tidak khawatir menjadi impoten.
 
Sugiri juga menjelaskan, MOP atau vasektomi merupakan salah satu metode yang tepat untuk menyukseskan program Keluarga Berencana.
 
Sementara itu, Sugiri juga menambahkan bahwa beberapa waktu lalu BKKBN mendapatkan piagam pemecah Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai pemrakarsa MOP atau vasektomi terbanyak.
"Penyerahannya dilakukan di Situbondo, Jawa Timur beberapa waktu lalu,” tambahnya.  (H)
 
Sumber ; BKKBN Pusat, 20 Desember 2011

KEIKUTSERTAAN BPKKBD KOTA TERNATE PADA KEGIATAN KB KEPULAUAN 2011

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Maluku Utara bekerjasama dengan Korem 152 Babullah Ternate dan TNI Angkatan Laut menggunakan KRI Alkura 830 berlayar ke Kepulauan Sula, Halmahera Tengah dan Pulau Morotai untuk memberikan pelayanan KB gratis/cuma-cuma kepada masyarakat yang ingin ber-KB namun selama ini belum terlayani.

Dengan menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut yaitu KRI Alkura 830 staf BKKBN Provinsi Maluku Utara di bantu Babinsa yang ada di Kodim 1505 Tidore, Kodim 1508 Tobelo, Kodim 1509 Labuha, di bantu dengan tenaga pelayanan KB yang memberikan Pelayanan kepada masyarakat yang di fokuskan di desa desa terpencil seperti :

Desa Bobong  Kec. Taliabu Barat, Desa Dofa Kec. Mangoli Barat, Kab. Kepulauan Sula,

Desa Patani  Kec Patani, Desa Gebe Kec. Bebe, Kab. Halmahera Tengah

Desa Wayabula,  Kec. Morotai Selatan Barat, Desa Sofi  Kec. Morotai Jaya, Kab. Pulau Morotai

Menurut Drs. Djufry Assegaff Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara : Kita akan memfokuskan konsentrasi pelayanan program Pembanguna Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk wilayah-wilayah Kepulauan, Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan dalam lingkup Provinsi Maluku Utara, karena pelayanan Keluarga Berencana sudah merupakan suatu kebutuhan dasar masyarakat dan masyarakat sebagai warga Negara mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dan di satu sisi pemerintah berkewajiban untuk melayani dimana apabila masyarakat membutuhkan pelayanan Negara harus hadir di situ, untuk itu Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara hadir di pulau-pulau mewakili pemerintah/pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan Keluarga Berencana secara cuma-cuma di desa-desa di 3 Kabupaten Kepulauan tersebut.

Lebih Lanjut dikatakan Drs. Djufry Assegaff terkait pemilihan untuk memfokuskan program KB di Kepulauan Sula, Halmahera Tengah, dan Pulau Morotai adalah untuk memberikan penguatan terhadap masyarakat di daerah-daerah kepulauan dan sekaligus pemerataan pelayanan Keluarga Berencana di daerah Perbatasan.

Kami BKKBN Provinsi Maluku Utara beserta Mitra Kerja Tingkat Provinsi yaitu BP3AKB Provinsi Maluku Utara, PKK Provinsi Maluku Utara, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Maluku Utara, bersama sama dengan SKPD-KB Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai di bantu dengan para BAbinsa di wilayah-wilayah sasaran bersama-sama memberikan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) / Penyuluhan kepada Masyarakat tentang arti pentingnya Program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana sekaligus memberikan Pelayanan KB kepada Masyarakat terutama kepada ibu-ibu pasangan usia subur di kepulauan-kepulauan yang selama ini belum mendapatkan pelayanan.

Dengan di bantu para babinsa di wilayah-wilayah sasaran tersebut kami optimis bias mengajak masyarakat untuk ikut Program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana di 3 kabupaten tersebut sebanyak 4.330 akseptor!!! Saya yakin dengan di bantu TNI dan Mitra Kerja yang lainMaka Program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Maluku Utara bias berhasil dan Sukses. Keyakinan kami tersebut sangat beralasan karena Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara telah membekali para babinsa tersebut dengan Pengetahuan tentang Program KB, Tentang KIE/Konseling, Kontrasepsi, Materi Pola Kontrasepsi Rasional melalui Orientasi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana bagi Babinsa di 3 wilayah sasaran Kepulauan tersebut.

Sumber : Maluku Utara - BKKBN, Selasa, 13 Desember 2011 @ 23:33:48

HASIL PENDATAAN PENDUDUK BPKKBD KOTA TERNATE 2011

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah  (BKKBD) Kota Ternate, Maluku Utara mengklaim jumlah penduduk di Kota Ternate tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Kepala BKKBD Kota Ternate Djuhaimy Marasabessy  mengatakan berdasarkan hasil pendataan jumlah   keluarga menurun 3 ribu KK. Sementara jumlah penduduk turun 7 ribu jiwa dari tahun 2010 akibat dari perpindahan warga ke beberapa kabupaten dan kota yang ada di Maluku Utara.

“Dari hasil pendataan tahun 2010 dan 2011 ini ada terjadi penurunan, jumlah KK kalau di tahun 2010 itu 49. 077 KK sedangkan tahun 2011 ini 46.842 sedangkan jumlah penduduk tahun 2010  itu  187.671 jiwa  sedangkan di tahun 2011 ini ada penurunan sehingga menjadi 180.382 jiwa.”

Kepala BKKBD  Kota Ternate Djuhaimy Marasabessy menambahkan pendataan penduduk dilakukan dari rumah ke rumah dengan memperhatikan 4 aspek diantaranya berdasarkan data individu keluarga. Selanjutnya hasil pendataan penduduk itu akan dikirim ke BKKBN provinsi Maluku utara dan selanjutnya di bawah ke pemerintah pusat.

Sumber : KBR68H, Ternate 21 November 2011 13:00

JUMLAH PENDUDUK KOTA TERNATE TURUN
Jumat, 11 November 2011 | 10:18:04 | 29 Views
Ternate (ANTARA News) - Jumlah penduduk Kota Ternate, Maluku Utara, tahun 2011 menurun menjadi 180.671 jiwa jika dibandingkan dengan 2010 lalu mencapai 187.671 orang.

"Dari hasil pendataan yang kami lakukan selama tiga bulan, diperoleh jumlah penduduk di Kota Ternate menurun menjadi 180.671 orang jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 187.671 jiwa," kata Kepala Badan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BPKKBD) Kota Ternate, Djuhaimi Marasabessy, Kamis.

Menurut Djuhaimi, menurunnya jumlah penduduk dan jumlah KK di Kota Ternate terjadi karena perpindahan penduduk yang sangat signifikan.

Ia mengatakan, dari tujuh kecamatan yang ada di Ternate, jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Ternate Selatan yakni mencapai 62.335 jiwa, disusul Ternate Tengah 49.992 jiwa. Sementara Kecamatan Batang Dua dengan jumlah penduduk terkecil yakni 2.465 jiwa.

Selain itu, menurunnya, jumlah penduduk di Kota Ternate juga mempengaruhi angka jumlah Kepala Keluarga (KK), untuk tahun 2010 lalu jumlah 49.077 KK mengalami penurunan pada 2011 yakni 46.842 jiwa dan selisih 2.235 KK.

Menurut Djuhaimi, menurunnya jumlah penduduk dan jumlah KK di Kota Ternate terjadi karena perpindahan penduduk yang sangat signifikan.

"Ini bisa terlihat dari banyaknya PNS dan sejumlah penduduk berpindah ke sejumlah daerah pemekaran karena mendapat tugas baru, tentunya sangat mempengaruhi jumlah penduduk," ujarnya.

Wakil Wali Kota Ternate Arifin Djafar sebelumnya menyatakan apresiasinya kepada BPKKBD dalam melakukan pendataan keluarga di Kota Ternate selama tiga bulan.

Dirinya juga meminta kepada masyarakat untuk memberi data akurat kepada petugas pendataan keluarga agar membantu pemerintah dalam menerapkan kebijakan bagi kepentingan masyarakat itu sendiri.

"Kami sangat harapkan agar pendataan keluarga yang berjalan serentak sejak kemarin bisa mendapatkan data keluarga secara akurat demi kepentingan masyarakat," katanya.

Kondisi keluarga terkini bisa terdata, seperti keluarga prasejahtera yang belum tersentuh bantuan pemerintah bisa terdeteksi dan pemda setempat bisa memiliki data valid untuk mendukung dan membantu masyarakat prasejahtera.*