Hasil Program KB Dipetik Pada Masa Depan

SEMARANG, (Pikiran Rakyat).- Program keluarga berencana (KB) merupakan program yang hasilnya baru dapat dirasakan dalam kurun waktu yang cukup panjang. Kondisi ini menyebabkan program KB tidak menarik perhatian untuk dijadikan program pembangunan.

Demikian disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. dr. Sugiri Syarief, MPA., pada pemantapan Pengelola Kehumasan BKKBN dan Jurnalis Seluruh Indonesia di Hotel Santika Semarang, Senin (14/11). "Wajar adanya bila selama beberapa kurun waktu belakang urusan program KB sebagai bentuk implementasi pembangunan SDM yang hasilnya akan dipetik di masa depan hampir tersisihkan," katanya.

Padahal tambah Sugiri, program KB dinyatakan sebagai urusan wajib, sesuai dengan PP NO. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Selain itu, UU No. 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga mengamanatkan lembaga pengelola program KB di kabupaten dan kota adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah.

"Sampai saat ini hal tersebut belum dapat direalisasikan oleh pemerintah kabupaten dan kota sehingga memberikan dampak belum optimalnya pelaksanaan program KB sebagai salah satu program yang menunjang pencapaian kualitas SDM," paparnya.

Di samping masalah kelembagaan kata Sugiri, yang sangat mempengaruhi pelaksanaan program KB di lini terdepan adalah keterbatasan tenaga penyuluh KB. Sampai saat ini belum memenuhi standar pelayanan minimal Bidang KB dan Keluarga Sejahtera dimana seharusnya satu petugas membina 2-3 desa. "Faktanya sekarang ini satu petugas membina 4-5 desa. Hal ini berimbas pada pengelolaan program KB di lini terdepan yang langsung berhubungan dengan sasaran. Kondisi ini menyebabkan gerakan belum optimal," ucapnya.

Sugiri juga memandang kelahiran penduduk yang junlahnya 3,5 juta per tahun atau sekitar 10.000 kelahiran per hari nyaris tidak membuat masyarakat terperangah. Padahal dengan kelahiran 10.000 bayi per hari merupakan permasalahan yang luar biasa karena akan menimbulkan berbagai konsekuensi terhadap pembangunan secara keseluruhan.

"Berbagai persoalan sebagai turunan banyaknya penduduk yang lahir memerlukan berbagai fasilitas yang harus disediakan demi kelangsungan hidupnya. Banyaknya anak bukan hanya tanggung jawab individu dan orangtua, namun terkait tanggung jawab kolektif pada level masyarakat dan negara," ucapnya.(A-62/A-147)***