”Penambahan ini harus didiskusikan dengan lembaga terkait agar sesuai dengan program reformasi birokrasi,” kata Kepala BKKBN Sugiri Syarief dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Kamis (15/9).
Perekrutan itu diharapkan bisa menggantikan petugas penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) yang akan pensiun. Keberadaannya sebagai ujung tombak penyuluhan KB sangat penting di tengah mengendurnya semangat ber-KB masyarakat dan kompleksnya persoalan kependudukan di Indonesia.
Dampak melemahnya program KB sejak era Reformasi terasa dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dari 1,45 persen periode 1990-2000 jadi 1,49 persen pada 2000-2010.
Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan perempuan usia 15-49 tahun atau angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) tahun 2009 mencapai 2,3, meleset dari perkiraan yang hanya 2,2. Kondisi ini akibat stagnasi TFR tahun 2002-2007 di angka 2,6.
Sugiri mengatakan, kebutuhan PLKB sebenarnya 35.000 orang. Kondisi ini dinilai para ahli demografi jauh dari kebutuhan ideal. Untuk 75.410 desa/kelurahan, maka 35.000 PLKB berarti satu petugas PLKB harus mengurus 2 hingga 3 desa/kelurahan. Idealnya, tiap desa/kelurahan memiliki seorang petugas PLKB.
PLKB di Jawa akan berhadapan dengan banyak keluarga yang diurus akibat besarnya populasi di Jawa. Adapun PLKB di luar Jawa akan berhadapan dengan luasnya wilayah kerja.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar