Kesepakatan Tingkat Layanan Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentas
Bkkbn_online,
Jakarta. Belum Lama ini Direktur Dittifdok telah mendeklerasikan
Kesepakatan Tingkat Layanan (SLA) Direktorat Teknologi Informasi dan
Dokumentasi (Dittifdok) dalam rangka meningkatkan pelayanan Teknologi
Informasi di lingkungan BKKBN dan sekaligus menjadi key Performance
Indicator (KPI) Dittifdok tahun 2012.
Perlu diketahui pada awal
tahun 2011, Dittifdok telah mempelopori penandatanganan kesepakatan
kontrak kinerja dengan para pejabat struktural di lingkungan Dittifdok
sebagai bagian pemanfaatnTools manajemen Blance Score Card (BSC).
BKKBN PUSAT, 21 Desember 2011
Kamis, 22 Desember 2011
AKI dan AKB masih tinggi
22 Desember 2011
Page Image
Page Content
Bkkbn_Online JAKARTA: Angka kematian
ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Indonesia masih tinggi dan
jauh dari target dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional
maupun tujuan pembangunan milenium, kata Menteri Kesehatan Endang Rahayu
Sedyaningsih.
"Penurunan angka kematian ibu dan
angka kematian bayi di Indonesia menjadi sasaran pelayanan kesehatan
yang tidak bisa ditunda lagi," kata Menkes usai memberikan penghargaan
kepada pemenang Lomba Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi dalam rangka
peringatan Hari Ibu di Jakarta, Rabu (21/12).
Survei Demografi Kesehatan Indonesia
2007 menunjukkan bahwa AKI masih sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup
dan angka kematian bayi (AKB) sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup,
sedangkan target RPJMN Kementerian Kesehatan 2014 adalah AKI 118 per
100.000 kelahiran hidup dan AKB 24 per 1.000 kelahiran hidup.
Menkes menyebutkan untuk menurunkan
angka kematian ibu dan bayi diperlukan pelayanan yang berkesinambungan
dari tingkat masyarakat hingga tingkat rumah sakit.
"Salah satu upaya yang dilakukan
Kementerian Kesehatan untuk menurunkan AKI dan AKB di antaranya melalui
program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB) ini," kata Menkes.
Untuk memantapkan pelaksanaan program
RSSIB ini, Menkes juga menyebutkan perlu kerja sama seluruh pemangku
kepentingan di mana pembinaan dan evaluasi perlu dilakukan terus menerus
dan berkesinambungan untuk menjamin program akan dapat terus berlanjut.
"Program RSSIB ini bukan hanya milik
Kementerian Kesehatan. Untuk menjamin pelaksanaan program secara
berkesinambungan, membutuhkan keikutsertaan masyarakat dan berbagai
lintas program," ujarnya (H)
Rabu, 21 Desember 2011
BKKBN Prioritaskan Penggarapan Pelayanan KB Wilayah Galcitas
Maluku Utara - BKKBN : Kedengarannya sepele, namun kerap menjadi ancaman serius
di banyak daerah, bahkan juga di banyak negara. Itulah problem
kependudukan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dan tak mudah
dalam menemukan pemecahannya. Kita, selama ini masih menghadapi
tantangan karena belum bisa keluar dari dilema kependudukan. Penduduk
itu sendiri, tidak bisa hanya dilihat dari kategori demografi saja tetapi juga harus diperhatikan dari kategori kualitatif yang mempunyai daya saing, agar penduduk bisa menjadi bangsa Indonesia secara utuh apalagi,
di wilayah Galcitas (tertinggal, terpencil, dan perbatasan hingga
daerah kepulauan).Berdasarkan data menunjukkan bahwa rata-rata perempuan
usia subur wilayah tersebut mempunyai anak lebih banyak, dibandingkan
dengan perempuan usia subur di daerah yang lebih maju.
Tingkat
unmet need (mereka yang ingin menjalankan program KB tetapi tidak
terlayani),tergolong cukup tinggi. Secara keseluruhan, angka unmet need
Indonesia adalah 9,1 persen dari jumlah pasangan subur yang terpantau
saat ini sekitar 50 juta jiwa lebih. Angka ini meningkat sejak tahun
2007, contohnya tahun 2003 hanya 8,1%. Hal itu terjadi
akibat akses informasi dan pelayanan KB yang sangat terbatas. Kita
ketahui bahwa akses pelayanan ke daerah terpencil sulit dijangkau,
meski demikian, BKKBN terus memberikan perhatian khusus terhadap
wilayah ini walaupun harus menelan dana yang tidak sedikit. Oleh
karena itu, kebijakan BKKBN sejak tahun belakangan ini, meningkatkan
akses layanan KB, melalui pengembangan jaringan pelayanan kesehatan
reproduksi terpadu, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi remaja dan
pelayanan KB berkualitas. Upaya penggarapannya pun diarahkan pada
proses penurunan angka unmet need KB dengan memberikan perhatian khusus
pada daerah miskin dan Galcitas, termasuk wilayah pulau-pulau kecil
terluar (Outer Island).
Untuk
mewujudkannya, BKKBN bekerja sama dengan Kementerian Pembangunan
Daerah Tertinggal (KPDT), TNI-Polri, PT Pelni, dan sejumlah institusi
lainnya yang dilakukan secara terpadu. Prioritas penggarapan Program KB
di wilayah Galcitas, dengan cara meningkatkan akses layanan KB jangka
panjang, dalam upaya menekan angka kelahiran penduduk. Metode yang
diterapkan adalah kontrasepsi jangka panjang (MKJP). IUD, implant, MOP, dan MOW, termasuk KB pria (MOP). Semua ini dilakukan BKKBN, agar
masyarakat di daerah itu bisa mendapat akses yang mudah dalam
pelayanan KB. Selain itu, revitalisasi Program KB, dilakukan dengan
meningkatkan akses layanan KB melalui pengembangan jaringan pelayanan
kesehatan reproduksi terpadu, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi
remaja dan pelayanan KB berkualitas. Inilah, salah satu upaya
menyukseskan program BKKBN dalam mendorong KB dan kependudukan di daerah Galcitas.
Masyarakat di perbatasan tidak hanya akses pelayanan KB saja yang selama ini masih kurang, melainkan
akses terhadap sarana prasarana, pendidikan, pelayanan dan fasilitas
umum pun sangat terbatas. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, maka
angka unmet need turun, juga berkat kerjasama dengan pemerintah daerah
di tiap-tiap provinsi. Kita berharap pemerintah daerah bisa menjadikan
Program KB sebagai prioritas, dan mendukung pusat-pusat pelayan khusus
yang digarap pula dengan khusus oleh BKKBN. Adapun penggarapan KB
sasaran khusus ini diantaranya, diarahkan ke Provinsi
Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Maluku, Maluku Utara,
Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Barat, dan
Aceh.
Siapa Bilang Vasektomi Bikin Impoten
JAKARTA:
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kembali
menegaskan bahwa pemasangan Medis Operasi Pria (MOP) atau vasektomi
sangat aman dan tidak mengakibatkan impoten.
"MOP atau vasektomi itu sangat aman
dan tidak akan menyebabkan impoten bagi para pria yang menjadi
pesertanya,” katanya di Jakarta, pekan lalu.
Pernyataan tersebut disampaikannya
untuk menepis adanya anggapan di masyarakat bahwa vasektomi atau MOP
bisa mengakibatkan impotensi. Untuk itu, Sugiri meminta para pria
peserta MOP atau vasektomi untuk tidak khawatir menjadi impoten.
Sugiri juga menjelaskan, MOP atau
vasektomi merupakan salah satu metode yang tepat untuk menyukseskan
program Keluarga Berencana.
Sementara itu, Sugiri juga menambahkan
bahwa beberapa waktu lalu BKKBN mendapatkan piagam pemecah Museum Rekor
Dunia Indonesia (MURI) sebagai pemrakarsa MOP atau vasektomi terbanyak.
"Penyerahannya dilakukan di Situbondo, Jawa Timur beberapa waktu lalu,” tambahnya. (H)
KEIKUTSERTAAN BPKKBD KOTA TERNATE PADA KEGIATAN KB KEPULAUAN 2011
Perwakilan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Maluku Utara bekerjasama dengan
Korem 152 Babullah Ternate dan TNI Angkatan Laut menggunakan KRI Alkura
830 berlayar ke Kepulauan Sula, Halmahera Tengah dan Pulau Morotai untuk
memberikan pelayanan KB gratis/cuma-cuma kepada masyarakat yang ingin
ber-KB namun selama ini belum terlayani.
Sumber : Maluku Utara - BKKBN, Selasa, 13 Desember 2011 @ 23:33:48
Dengan menggunakan kapal milik TNI
Angkatan Laut yaitu KRI Alkura 830 staf BKKBN Provinsi Maluku Utara di
bantu Babinsa yang ada di Kodim 1505 Tidore, Kodim 1508 Tobelo, Kodim
1509 Labuha, di bantu dengan tenaga pelayanan KB yang memberikan
Pelayanan kepada masyarakat yang di fokuskan di desa desa terpencil
seperti :
Desa Bobong Kec. Taliabu Barat, Desa Dofa Kec. Mangoli Barat, Kab. Kepulauan Sula,
Desa Patani Kec Patani, Desa Gebe Kec. Bebe, Kab. Halmahera Tengah
Desa Wayabula, Kec. Morotai Selatan Barat, Desa Sofi Kec. Morotai Jaya, Kab. Pulau Morotai
Menurut Drs. Djufry Assegaff Kepala
Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara : Kita akan memfokuskan
konsentrasi pelayanan program Pembanguna Kependudukan dan Keluarga
Berencana untuk wilayah-wilayah Kepulauan, Tertinggal, Terpencil dan
Perbatasan dalam lingkup Provinsi Maluku Utara, karena pelayanan
Keluarga Berencana sudah merupakan suatu kebutuhan dasar masyarakat dan
masyarakat sebagai warga Negara mempunyai hak untuk mendapatkan
pelayanan dan di satu sisi pemerintah berkewajiban untuk melayani dimana
apabila masyarakat membutuhkan pelayanan Negara harus hadir di situ,
untuk itu Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara hadir di pulau-pulau
mewakili pemerintah/pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan
Keluarga Berencana secara cuma-cuma di desa-desa di 3 Kabupaten
Kepulauan tersebut.
Lebih Lanjut dikatakan Drs. Djufry
Assegaff terkait pemilihan untuk memfokuskan program KB di Kepulauan
Sula, Halmahera Tengah, dan Pulau Morotai adalah untuk memberikan
penguatan terhadap masyarakat di daerah-daerah kepulauan dan sekaligus
pemerataan pelayanan Keluarga Berencana di daerah Perbatasan.
Kami BKKBN Provinsi Maluku Utara beserta
Mitra Kerja Tingkat Provinsi yaitu BP3AKB Provinsi Maluku Utara, PKK
Provinsi Maluku Utara, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Maluku
Utara, bersama sama dengan SKPD-KB Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten
Halmahera Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai di bantu dengan para
BAbinsa di wilayah-wilayah sasaran bersama-sama memberikan KIE
(Komunikasi Informasi dan Edukasi) / Penyuluhan kepada Masyarakat
tentang arti pentingnya Program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga
Berencana sekaligus memberikan Pelayanan KB kepada Masyarakat terutama
kepada ibu-ibu pasangan usia subur di kepulauan-kepulauan yang selama
ini belum mendapatkan pelayanan.
Dengan di bantu para babinsa di
wilayah-wilayah sasaran tersebut kami optimis bias mengajak masyarakat
untuk ikut Program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana di 3
kabupaten tersebut sebanyak 4.330 akseptor!!! Saya yakin dengan di bantu
TNI dan Mitra Kerja yang lainMaka Program Pembangunan Kependudukan dan
Keluarga Berencana di Provinsi Maluku Utara bias berhasil dan Sukses.
Keyakinan kami tersebut sangat beralasan karena Perwakilan BKKBN
Provinsi Maluku Utara telah membekali para babinsa tersebut dengan
Pengetahuan tentang Program KB, Tentang KIE/Konseling, Kontrasepsi,
Materi Pola Kontrasepsi Rasional melalui Orientasi Program Kependudukan
dan Keluarga Berencana bagi Babinsa di 3 wilayah sasaran Kepulauan
tersebut.
HASIL PENDATAAN PENDUDUK BPKKBD KOTA TERNATE 2011
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) Kota Ternate,
Maluku Utara mengklaim jumlah penduduk di Kota Ternate tahun ini
mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
Kepala BKKBD Kota Ternate Djuhaimy Marasabessy mengatakan berdasarkan
hasil pendataan jumlah keluarga menurun 3 ribu KK. Sementara jumlah
penduduk turun 7 ribu jiwa dari tahun 2010 akibat dari perpindahan
warga ke beberapa kabupaten dan kota yang ada di Maluku Utara.
“Dari hasil pendataan tahun 2010 dan 2011 ini ada terjadi penurunan, jumlah KK kalau di tahun 2010 itu 49. 077 KK sedangkan tahun 2011 ini 46.842 sedangkan jumlah penduduk tahun 2010 itu 187.671 jiwa sedangkan di tahun 2011 ini ada penurunan sehingga menjadi 180.382 jiwa.”
Kepala BKKBD Kota Ternate Djuhaimy Marasabessy menambahkan pendataan penduduk dilakukan dari rumah ke rumah dengan memperhatikan 4 aspek diantaranya berdasarkan data individu keluarga. Selanjutnya hasil pendataan penduduk itu akan dikirim ke BKKBN provinsi Maluku utara dan selanjutnya di bawah ke pemerintah pusat.
Sumber : KBR68H, Ternate 21 November 2011 13:00
“Dari hasil pendataan tahun 2010 dan 2011 ini ada terjadi penurunan, jumlah KK kalau di tahun 2010 itu 49. 077 KK sedangkan tahun 2011 ini 46.842 sedangkan jumlah penduduk tahun 2010 itu 187.671 jiwa sedangkan di tahun 2011 ini ada penurunan sehingga menjadi 180.382 jiwa.”
Kepala BKKBD Kota Ternate Djuhaimy Marasabessy menambahkan pendataan penduduk dilakukan dari rumah ke rumah dengan memperhatikan 4 aspek diantaranya berdasarkan data individu keluarga. Selanjutnya hasil pendataan penduduk itu akan dikirim ke BKKBN provinsi Maluku utara dan selanjutnya di bawah ke pemerintah pusat.
Sumber : KBR68H, Ternate 21 November 2011 13:00
JUMLAH PENDUDUK KOTA
TERNATE TURUN
Jumat, 11 November 2011 | 10:18:04 |
29 Views
Ternate (ANTARA News) - Jumlah penduduk Kota Ternate, Maluku
Utara, tahun 2011 menurun menjadi 180.671 jiwa jika dibandingkan dengan 2010
lalu mencapai 187.671 orang.
"Dari hasil pendataan yang kami lakukan selama tiga bulan, diperoleh jumlah penduduk di Kota Ternate menurun menjadi 180.671 orang jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 187.671 jiwa," kata Kepala Badan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BPKKBD) Kota Ternate, Djuhaimi Marasabessy, Kamis.
Menurut Djuhaimi, menurunnya jumlah penduduk dan jumlah KK di Kota Ternate terjadi karena perpindahan penduduk yang sangat signifikan.
Ia mengatakan, dari tujuh kecamatan yang ada di Ternate, jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Ternate Selatan yakni mencapai 62.335 jiwa, disusul Ternate Tengah 49.992 jiwa. Sementara Kecamatan Batang Dua dengan jumlah penduduk terkecil yakni 2.465 jiwa.
Selain itu, menurunnya, jumlah penduduk di Kota Ternate juga mempengaruhi angka jumlah Kepala Keluarga (KK), untuk tahun 2010 lalu jumlah 49.077 KK mengalami penurunan pada 2011 yakni 46.842 jiwa dan selisih 2.235 KK.
Menurut Djuhaimi, menurunnya jumlah penduduk dan jumlah KK di Kota Ternate terjadi karena perpindahan penduduk yang sangat signifikan.
"Ini bisa terlihat dari banyaknya PNS dan sejumlah penduduk berpindah ke sejumlah daerah pemekaran karena mendapat tugas baru, tentunya sangat mempengaruhi jumlah penduduk," ujarnya.
Wakil Wali Kota Ternate Arifin Djafar sebelumnya menyatakan apresiasinya kepada BPKKBD dalam melakukan pendataan keluarga di Kota Ternate selama tiga bulan.
Dirinya juga meminta kepada masyarakat untuk memberi data akurat kepada petugas pendataan keluarga agar membantu pemerintah dalam menerapkan kebijakan bagi kepentingan masyarakat itu sendiri.
"Kami sangat harapkan agar pendataan keluarga yang berjalan serentak sejak kemarin bisa mendapatkan data keluarga secara akurat demi kepentingan masyarakat," katanya.
Kondisi keluarga terkini bisa terdata, seperti keluarga prasejahtera yang belum tersentuh bantuan pemerintah bisa terdeteksi dan pemda setempat bisa memiliki data valid untuk mendukung dan membantu masyarakat prasejahtera.*
"Dari hasil pendataan yang kami lakukan selama tiga bulan, diperoleh jumlah penduduk di Kota Ternate menurun menjadi 180.671 orang jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 187.671 jiwa," kata Kepala Badan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BPKKBD) Kota Ternate, Djuhaimi Marasabessy, Kamis.
Menurut Djuhaimi, menurunnya jumlah penduduk dan jumlah KK di Kota Ternate terjadi karena perpindahan penduduk yang sangat signifikan.
Ia mengatakan, dari tujuh kecamatan yang ada di Ternate, jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Ternate Selatan yakni mencapai 62.335 jiwa, disusul Ternate Tengah 49.992 jiwa. Sementara Kecamatan Batang Dua dengan jumlah penduduk terkecil yakni 2.465 jiwa.
Selain itu, menurunnya, jumlah penduduk di Kota Ternate juga mempengaruhi angka jumlah Kepala Keluarga (KK), untuk tahun 2010 lalu jumlah 49.077 KK mengalami penurunan pada 2011 yakni 46.842 jiwa dan selisih 2.235 KK.
Menurut Djuhaimi, menurunnya jumlah penduduk dan jumlah KK di Kota Ternate terjadi karena perpindahan penduduk yang sangat signifikan.
"Ini bisa terlihat dari banyaknya PNS dan sejumlah penduduk berpindah ke sejumlah daerah pemekaran karena mendapat tugas baru, tentunya sangat mempengaruhi jumlah penduduk," ujarnya.
Wakil Wali Kota Ternate Arifin Djafar sebelumnya menyatakan apresiasinya kepada BPKKBD dalam melakukan pendataan keluarga di Kota Ternate selama tiga bulan.
Dirinya juga meminta kepada masyarakat untuk memberi data akurat kepada petugas pendataan keluarga agar membantu pemerintah dalam menerapkan kebijakan bagi kepentingan masyarakat itu sendiri.
"Kami sangat harapkan agar pendataan keluarga yang berjalan serentak sejak kemarin bisa mendapatkan data keluarga secara akurat demi kepentingan masyarakat," katanya.
Kondisi keluarga terkini bisa terdata, seperti keluarga prasejahtera yang belum tersentuh bantuan pemerintah bisa terdeteksi dan pemda setempat bisa memiliki data valid untuk mendukung dan membantu masyarakat prasejahtera.*
Langganan:
Postingan (Atom)

